Dilema Menyewakan Rumah

Saat ini banyak pemilik rumah yang ketika berniat menyewakan rumahnya tak mau lagi dipusingkan dengan masalah klasik yang sering muncul setelah masa sewa berakhir yaitu tunggakan tagihan listrik. Oleh karena itu mereka mengganti meter listrik pascabayar menjadi meter listrik prabayar.

Jaringan teleponpun seringkali menimbulkan masalah. Banyak kasus penyewa meninggalkan tagihan telepon yang membengkak. Itu pula mengapa para pemilik rumah memutus jaringan telepon ssebelum menyewakan rumahnya.

Lalu merekapun tak mau jika setelah ditempati rumah mereka mengalami kerusakan. Untuk masalah yang satu ini, jurus mereka adalah meminta uang deposit . Besarnya uang deposit biasanya adalah 10% dari uang sewa. Uang deposit akan dikembalikan jika rumah mereka kondisinya baik-baik saja.

Untuk meminimalisir kerugian, saya rasa sah-sah saja jika mereka berlaku begitu. Tapi apakah bisa menjamin si penyewa tidak melakukan pelanggaran?. Apalagi sudah menjadi rahasia umum banyak oknum di luar sana yang bersedia memuluskan pelanggaran tersebut. Kita semua tahu bagaimana rumah-rumah liar bisa mendapatkan sambungan listrik lengkap dengan ID Pelanggannya.

Saya pribadi pernah mengalami kejadian yang tidak mengenakkan ketika menyewakan rumah. Penyewa rumah menaikkan daya listrik tanpa sepengetahuan saya sebagai pemilik rumah. Belum cukup sampai di situ, si penyewa juga menambah bangunan di area yang melanggar GSB ( Garis Sempadan Bbangunan). Anehnya, perangkat desa di situ ( RT, RW dan lurah ) Tidak mempermasalahkannya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak memperpanjang sewa rumah saya ke orang tersebut lagi.

Jadi intinya tetaplah waspada. Lengkapi dengan Perjanjian Sewa Menyewa ketika menyewakan rumah. Karena Perjanjian Sewa Menyewa akan menjadi payung hukum bagi pemilik rumah untuk bersikap dan bertindak.

NPWP Untuk Pembukaan Rekening Tabungan

Saat ini ketika calon nasabah baru hendak membuka rekening tabungan di bank, selain membawa dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga, si calon nasabah akan diminta oleh pihak bank dalam hal ini diwakili oleh Customer Service ( CS ) bank untuk menyertakan NPWP ( Nomor Pokok Wajib Pajak ). Bila si calon nasabah belum mempunyai NPWP, calon nasabah akan diminta oleh pihak bank untuk membuat surat pernyataan di atas materai bahwasanya si calon nasabah tersebut benar-benar belum mempunyai NPWP. Konsekuensi dari ketiadaan NPWP adalah pajak dari bunga tabungan akan dipotong lebih tinggi dibandingkan nasabah yang mempunyai NPWP.

Bagi nasabah lama umumnya pihak bank tidak mendesak untuk segera melengkapi NPWP pada rekening tabungannya. Tapi ketika si nasabah lama mau mendepositokan dana tabungannya, di situlah pihak bank meminta si nasabah lama untuk menyertakan NPWP. Bila si nasabah lama belum mempunyai NPWP namun tetap ingin mendepositokan dana tabungannya, pihak bank akan mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan terhadap nasabah baru yang membuka rekening tabungan yakni si nasabah lama harus membuat surat pernyataan di atas materai bahwasanya si nasabah lama tersebut benar- benar belum mempunyai NPWP. Konsekuensi dari ketiadaan NPWP adalah pajak dari bunga deposito akan dipotong lebih tinggi dibandingkan nasabah lain yang mempunyai NPWP.

Mengapa saat ini pihak bank mengharuskan para calon nasabah baru yang hendak membuka rekening tabungan menyertakan NPWP?. Selidik punya selidik ternyata ini akibat dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang " Penerapan Program Tentang Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum". Pada pasal 14 ayat 2, ternyata NPWP menjadi salah satu dokumen yang diperlukan untuk dokumen pendukung identitas bagi calon nasabah perorangan untuk keperluan pembukaan rekening.